Pemerintah ingin memberikan sebuah pajak khusus untuk smartphone sebagai suatu barang mewah atau PPnBM. Namun ini masih sebatas sebuah rencana saja, dan rencana ini terang-terangan langsung di tentang oleh para pembuat ponsel. Rencana akan pajak tersebut ternyata juga ditentang oleh perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang ada di Indonesia. Mereka mengaku sangat keberatan sekali jika memang nanti pemerintah menerapkan aturan tersebut.
Keberatan tersebut disampaikan oleh salah satu operator yang ada di Indonesia. Chief Marketing Officer dari Indosat Loong Tuck Weng mengatakan kalau kebijakan PPnBM untuk smartphone sangat tidak sesuai dengan program penyediaan internet bagi seluruh rakyat Indonesia di berbagai penjuru.
"Sudah kita semua kalau internet merupakan salah satu faktor pendukung di berbagai sektor termasuk pendidikan dan ekonomi. Kita berkomitmen mendorong pertumbuhan penggunaan internet supaya taraf hidup dan daya saing masyarakat meningkat," ungkap Loong seperti yang dikatakan kepada Liputan 6. "Kita berusaha untuk memberikan kemudahan masyarakat supaya bisa mengakses internet lewat layanan data yang disediakan. Tapi kalau smartphone sebagai salah satu perangkatnya malah dikasih pajak barang mewah kan jadinya berlawanan dengan tujuan kita," Loong menambahkan.
Loong menjelaskan kalau sebenarnya pihak operator sendiri telah berjuang keras untuk dapat menyebarkan internet ke berbagai penjuru di Tanah Air agar setiap pengguna di Tanah Air dapat merasakan internet. Ia juga mengungkapkan kalau tarif murah dan bundling perangkat pendukung seperti modem dan smartphone juga merupakan usaha yang dilakukan oleh operator untuk bisa mewujudkan hal tersebut.
Para pengamat teknologi sendiri juga banyak yang memberikan komentar negatif tentang rencana pemerintah akan hal tersebut. Pemerintah dinilai kurang tepat dalam mengambil langkah rencana tersebut, apalagi jika melihat smartphone memang merupakan salah satu alat pendukung internet di Indonesia.
Bukan hanya itu saja, salah satu distributor ponsel di Indonesia Erajaya Swasembada juga mengungkapkan nada negatif untuk keinginan pemerintah atas PPnBM. Erajaya menilai PPnBM di smartphone lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya ketika diterapkan."Saya sarankan pemerintah untuk berpikir ulang bila ingin menerapkan kebijakan penerapan pajak barang mewah di smartphone. Saya pikir itu malah banyak mudhorotnya daripada manfaatnya," ungkap Djatmiko Wardoyo, Marketing Communication Director Erajaya. <bms>
